SEKILAS INFO

     » Alamat kantor: Mejayan      » Selamat Datang di Website Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Madiun
Tupoksi SKPD
Diposting tanggal: 21 Mei 2015

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MADIUN.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun.
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Madiun.
  3. Bupati adalah Bupati Madiun.
  4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja             Kabupaten Madiun.
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun.
  6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh  Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
  9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
  10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  11. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
  12. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah adalah                       dokumen-dokumen  yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

 

 

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

 

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
  2. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati  dan Keputusan Bupati;
  3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Madiun;
  4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  5. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Madiun, dan/atau aparatur lainnya;
  6. pengawasan dan pengendalian di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
  7. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
  8. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  9. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi;
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

 

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

  1. melaksanakan penyusunan perencanaan strategis Satuan Polisi               Pamong Praja;
  2. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, humas dan keprotokolan;
  3. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
  4. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  5. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian terhadap            perlengkapan asset;
  6. melaksanakan penataan organisasi, tatalaksana, dan produk hukum lainnya ;
  7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
  8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit organisasi terkait                      bidang ketatausahaan;
  9. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala  Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Ketiga

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

 

Pasal 5

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  2. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    1. melaksanakan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;
    2. menyusun rencana dan melaksanakan pengawalan pejabat/tamu penting dan pengamanan tempat-tempat penting;
    3. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    4. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala  Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Keempat

Seksi Penyidikan dan Penindakan

 

Pasal  6

Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program teknis dibidang penyidikan dan penindakan;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang penyidikan dan penindakan;
  4. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang penyidikan dan penindakan;
  5. mengkaji aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyidikan dan penindakan;
  6. melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
  7. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penyidikan dan penindakan;
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

 

Bagian Kelima

Seksi Pengembangan Kapasitas

 

Pasal  7

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas:

  1. mengumpulkan dan menganalisa data serta menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengembangan kapasitas personil;
    1. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya Polisi Pamong Praja dan PPNS ;
    2. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kapasitas personil;
    3. menyusun rencana kebutuhan pengembangan kapasitas personil;
    4. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis penyuluhan pada masyarakat terkait dengan                  Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
      1. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan pemuka masyarakat, lembaga formal dan informal dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
      2. melaksanakan kegiatan kesamaptaan;
      3. melaksanakan monitoring evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas;
      4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

 

 

Bagian Keenam

Seksi Perlindungan Masyarakat

 

Pasal  8

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

  1. menyiapkan  bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perlindungan Masyarakat;
  2. menyiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan kesiagaan terhadap perlindungan masyarakat;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kesiagaan terhadap perlindungan masyarakat;
  4. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan sistem keamanan lingkungan;
  6. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap permasalahan yang menyangkut Sumber Daya Manusia satuan perlindungan masyarakat;
  7. meningkatkan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat secara terpadu;
  8. melaksanakan penyiapan dan pengaturan pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan;
  9. melaksanakan monitoring evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

 

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal  9

(1)     Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2)     Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(3)     Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   10

Hal-halyang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang                    mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut                              oleh  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Pasal  11

 Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  Madiun.