SEKILAS INFO

     » Alamat kantor: Mejayan      » Selamat Datang di Website Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Madiun
Sabtu, 03 Maret 2018 - 16:10:22 WIB
UPACARA HUT SATPOL PP KE- 68 DAN SATLINMAS KE - 56 TAHUN 2018 TINGKAT NASIONAL DI KALSEL

Diposting oleh : SATPOL PP
Kategori: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - Dibaca: 314 kali

PRAJA WIBAWA. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) wajib bersikap netral dalam tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2018. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, mengatakan Satpol PP dan Satlinmas bagian dari Aparatur Sipil Negara yang bertugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang bebas intervensi.

Selain itu, menurut dia, Satpol PP dan Satlinmas berfungsi memelihara ketentraman masyarakat dan menjaga ketertiban umum. “Satpol PP harus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Bawaslu, KPU, Kesbangpol, TNI dan Polri untuk menyukseskan Pilkada 2018,” kata Hadi Prabowo usai menjadi inspektur upacara HUT Satpol PP ke-68 dan Satlinmas ke-56 di halaman kantor Sekretariat Pemprov Kalimantan Selatan, Sabtu (3/3/2018).

Hadi akan memberi sanksi tegas terhadap Satpol PP dan Satlinmas yang terbukti tidak netral saat Pilkada 2018. Hadi mengakui ada potensi Ketidaknetralan di wilayah Pilkada dengan calon petahana. Ia meminta Satpol PP proaktif menindak alat-alat peraga kampanye yang sudah melebihi tenggat pemasangan di ruang publik.

Hadi menegaskan Satpol PP siap membackup kerja Bawaslu dan KPUD. ”Konkretnya saat kampanye ada gambar-gambar yang sudah batas waktunya selesai dan bawaslu minta diturunkan, kami siap backup, termasuk pengawalan logistik dan pengawalan TPS,” Hadi berkata.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris, mengatakan netralitas Satpol PP sudah kewajiban selaku ASN ketika Pilkada. Pihaknya mengimbau Satpol PP dan Linmas di empat kabupaten se-Kalimantan Selatan yang akan menggelar Pilkada 2018, mesti netral tanpa intervensi ketika melaksanakan tugasnya. ”Netralitas itu wajib, setiap orang yang digaji dengan APBN dan APBD wajib melakukan instruksi Mendagri. Siapapun nanti yang melanggar pasti ada sanksinya,” kata Andil Haris.

HUT Satpol PP ke-68 dan Satlinmas ke-56 dipusatkan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedikitnya ada 2.000-an delegasi Satpol PP se-Indonesia yang menghadiri agenda tahunan tersebut. Selepas upacara, pejabat Satpol PP setiap daerah mengikuti rapat koordinasi nasional Satpol PP. Menurut dia, acara akbar semacam ini berdampak positif terhadap perekonomian lokal karena ada 2 ribu orang asal penjuru Indonesia hadir ke Kalimantan Selatan. “Ini kesempatan, dan lebih banyaknya lagi even nasional digelar di Kalsel, karena berdampak positif pada aspek ekonomi daerah,” ujar Abdul Haris. (Diananta)