SEKILAS INFO

     » Alamat kantor: Mejayan      » Selamat Datang di Website Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Madiun
Selasa, 19 Desember 2017 - 20:52:35 WIB
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 3 TAHUN 2017

Diposting oleh : SATPOL PP
Kategori: KEGIATAN PRAJA WIBAWA - Dibaca: 162 kali

 

PRAJA WIBAWA. Bertempat di ruang rapat Graha Eka Kapti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun,Senin (18/12/2017), diselenggarakan sosialisasi Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Pemerintah Daerah.

Kegiatan sosialisasi ini di buka Langsung oleh Bapak Wakil Bupati Madiun Drs. Iswanto. Di hadiri oleh Assisten, Kepala SKPD,Direktur BUMD, Direktur Rumah Sakit, Camat Se Kab Madiun, Kepala Desa perwakilan .

Dalam Sambutannya Wakil Bupati mengatakan bahwa, "Sebagai tindak lanjut undang undang keterbukaan informasi publik ini, Pemerintah Kab Madiun telah menerbitkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Madiun, Keputusan Bupati Madiun Nomor 118.45/447/kpts/402.031/2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), dan telah di perbaharui dengan keputusan Bupati Nomor 188.45/36A/kpts/402.031/2015 Tentang Pejabat Pengelola PPID Kabupaten Madiun".

"Selanjutnya pelaksanaan pelayanan informasi kami telah berusaha maksimal memenuhi informasi dan saya berharap itu dapat memenuhi harapan , meskipun belum benar benar memberikan kepuasan kepada semua stakeholder , maka dari itu jika dirasakan belum sesuai harapan yakni kurang cepat, kurang terbuka, atau kurang maksimal maka itu tugas kami untuk melanjukannya" jelasnya

Wakil Bupati menambahkan bahwa ada beberapa hal yang perlu di ingat dan di pahami bahwa tidak semua informasi yang di minta bisa diberikan begitu saja hal ini antara lain terkait dengan persoalan yang akan timbul jika data atau informasi itu diberikan.

Di Kabupaten Madiun telah di ambil kebijakan dalam memperoleh informasi antara lain :
1. Telah di bentuk Lembaga Penampung Pengaduan Masyarakat (LEMPUNGDUMAS) yang sampai saat ini masih masih berjalan. Melalui Lempungdumas ini masyarakat bisa menyampaikan pengaduan atas persoalaan yang dihadapi sekaligus tempat memperoleh informasi tentang apa yang diperlukan.

2. Telah dikeluarkan instruksi Bupati No 3 Tahun 2007 Tentang pemberian informasi kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mempercepat pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat dan yang lebih penting adalah bagi media massa, dimana rekan rekan wartawan dapat memperoleh informasi secara langsung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ,sehingga informasi dapat diperoleh secara mudah dan cepat, prinsip inibakan terus dikembangkan karena sebenarnya hal ini termasuk bagian dari informasi birokrasi . Oleh karena itu kepada Pimpinan OPD untuk memperhatikan instruksi tersebut.

3. Telah dibentuk dan dijalankan forum forum koordinatif, antara lain 
a) . Forum dialogis
b) . Forum kehumasan
c) . Pertemuan wartawan dan lain lain 
Ini semua dalam rangka pelayanan informasi. (HR)

#kita_kerja
#penegak_perda
#praja_wibawa_jaya
#satpolpp_kab_madiun