SEKILAS INFO

     » Alamat kantor: Mejayan      » Selamat Datang di Website Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Madiun
Selasa, 16 Mei 2017 - 13:35:21 WIB
Wanita "penjaja cinta" Pajaran diamankan Satpol PP

Diposting oleh :
Kategori: PENEGAKAN PERDA - Dibaca: 218 kali

PRAJA WIBAWA- Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Satuan Polisi PAmong Praja ( Satpol PP ) gencar membrangus praktik prostitusi di wilayah kerjanya.  Satpol PP terus menggelar razia di beberapa lokasi yang menjadi target.

kemaren , Kamis ( 11/05/2017 ) malam Tim Satpol PP yang berjumlah 40 orang di terjunkan dalam melakukan kegiatan razia penyakit masarakat di Desa Pajaran Kecamatan Saradan menjadi sasaran raziah korps Penegak Perda.

Sebelum bergerak ke target sasaran, sejumlah anggota yang berpakaian preman lebih dahulu menuju ke titik sasaran dan memastikan keberadaan PSK. lucunya petugas yang menyamar itu tidak luput dari rayuan wanita penjaja cinta.

Dalam hitungan detik kemudian petugas Satpol PP yang menggunakan seragam lengkap langsung merangsek masuk dan mengamankan sedikitnya 22 PSK dan 6 Mucikari  selanjutnya mereka di bawa ke kantor Satpol PP. 

Dalam kegiatan razia tersebut kemudian PSK dan mucikari di bawa ke kantor Satpol PP untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan kemudian di cek oleh Dinas kesehatan Kbupaten Madiun.

Dalam razia tersebut diketahui bahwa sejumlah PSK yang mangkal di Pajaran adalah warga luar KAbupaten Madiun, hanya seorang saja yang berk KTP Kabupaten MAdiun.

Setelah melakukan Pendataan dan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan terkait HIV/AIDS, Seluruh PSK yang terjaring selanjutnya langsung di kirim ke Panti Rehabilitasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri.

" Tidak mungkinPSK ini kami melepaskan , kamu akan langsung mengirimnya seperti saat razia di Jiwan dan Dolopo dulu " tegas Setiyono.

Dalam beberapa kali razia Satpol PP sengaja menilap Dinas Sosial dalam hal pelimpahan Rehabilitasi tersebut. Apa yang di lakukan Satpol PP bukan tanpa alasan.

Dinsos Setempat selaku pemangku tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) terkait hal tersebut lempar handuk ,untuk kedua kalinya mereka tidak siap menindak lanjuti pelimpahan rehabilitasi dengan alasan keterbatasan anggaran.

"Pemberantasan PSK memang tidak bisa satu pihak, harus lintas sektoral. kewenangan kami hanya menertibkan. setelah itu harus di tindak lanjuti oleh OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) lain " Pungkasnya. ( Hr)